KLIKSAJA.CO – Merespon perkembangan harga kedelai dunia yang terus bergerak naik, Pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk memastikan ketersediaan kedelai dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis).
“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat pengrajin untuk memproduksi tahu dan tempe sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha pengrajin tahu dan tempe. Rakornis ini merupakan bentuk respon cepat Pemerintah dalam mengambil kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan kedelai terjaga,” tegas Deputi Musdhalifah saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (15/02/2022) lalu.
Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global karena adanya gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama 2 bulan terakhir sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay. Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton. Penurunan produksi tersebut berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.
Mendukung pernyataan Deputi Musdhalifah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan para importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150.000 UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.
Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian Risfaheri dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal. Dalam rangka meningkatkan produksi kedelai lokal, Kementerian Pertanian telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan GAKOPTINDO selaku offtaker dan perbankan untuk pelaksanaan program penanaman kedelai seluas 600.000 ha di 14 provinsi. Kegiatan penanaman akan mulai dilaksanakan pada bulan April 2022. Selain program tersebut, Kementerian Pertanian juga akan melaksanakan program bantuan Pemerintah untuk produksi kedelai seluas 52.000 ha.
